Akibat kejatuhan perdagangan dunia selama depresi besar tahun 1930an, beberapa negara menetapkan kebijakan penghambatan import, mendevaluasi mata uang, pembatasan kepemilikan valuta asing, namun hal itu tidak mampu mempertahankan keunggulan kompetitif masing-masing negara bahkan mengangu perdagangan internasional beberapa negara. Ketika perang dunia ke II berakhir, Negara sekutu memiliki rencana untuk membangun ketertiban dan hubungan moneter internasional, melalui konfrensi Bretton Woods terbentukla IMF. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. IMF dicetuskan pada saat konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat bulan Juli 1944, yang dihadiri 45 negara yang dirancang untuk menghindari kebijakan ekonomi yang buruk pada tahun 1930. Setelah perang dunia kedua, tanggal 27 Desember 1945 melalui konfrensi Bretton Woods yang menyepakati perjanjian dalam pengawasan sistem moneter internasional dan mempromosikan penghapusan pembatasan pertukaran valuta asing karena perdagangan barang/jasa, dan stabilitas nilai tukar yang ditandatangani tahun oleh 29 negara. (http://www.imf.org)

Salah satu misinya IMF adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Menurut Ball dkk (2004) tujuan secara umum didirikan sejak waktu pendiriannya sampai sekarang IMF adalah membantu perkembangan untuk :
1. Tertib pengaturan devisa
2. Memonitor kebijakan nilai tukar uang negara anggota
3. Mempersingkat masa dan mengurangi derajat ketidak seimbangan neraca pembayaran

Saat ini anggota IMF berjumlah 187 negara, dimana Negara kecil di Asia Fasifik yaitu Tuvalua adalah negara yang baru bergabung untuk terjadinya kerjasama multilateral dan internasional ditengah dinamika ekonomi global. Adapun negara-negara anggota PBB, yang tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monako, Tuvalu dan Nauru. Adanya perdagangan internasional dan integrasi pasar internasional menyebabkan adanya hubungan erat antara perekonomian suatu negara terhadap negara lain, sehingga apabila terjadi krisis ekonomi suatu negara cenderung menular kenegara lain karena terintegrasinya perdagangan dan saling ketergantungan.

Indonesia pada tahun 1953 telah menjadi anggota IMF dan Bank Dunia yang disyahkan melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1954 tertanggal 13 Januari 1954. Selama pemerintahan Soekarno saat mengalami krisis tahun 1950-an dan tahun 1960-an Amerika Serikat dan Bank Dunia melobi untuk menawarkan pinjaman besar kepada Indonesia. Akan tetapi pemerintahan Soekarno melihat bahwa IMF dan Bank Dunia terutama terhadap negara-negara yang sedang berkembang hanyalah menjadi alat dari kaum kapitalis, sehingga menolak bantuan tersebut lewat rapat akbar di Jakarta dengan seruan ”Go to heal with your aid”.
Melalui Supersemar-lah IMF, Bank Dunia, Freeport, Exxon, Caltex, Total, Halliburton, Betchell, Toyota dan korporasi asing lain menguasai sumber-sumber kekayaan alam strategis dari hutan, minyak, bauksit, tembaga hingga emas. Terlebih setelah konferensi Jenewa pada November 1967 dan pemerintah Soeharto telah mengesahkan UU 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini memberikan masa bebas pajak 5 tahun bagi investor asing dan keringanan pajak selama 5 tahun berikutnya.
Kontrol terhadap pemerintahan Indonesia yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia dapat dilihat melalui anggota negara Paris Club, Inter Govermental Group on Indonesia (IGGI) yang diganti menjadi Consultative Group for Indonesia (CGI )yaitu badan yang beranggotakan Amerika serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia yang memperkirakan besar bantuan/ pinjaman untuk Indonesia. Antara 1967 dan 1967 IMF dan Bank Dunia telah membuat perekonomian didekte oleh pemodal asing (khususnya Amerika Serikat) melalui deregulasi dan swastanisasi.
Dalam melakukan bantuannya ke Indonesia, IMF dinilai tidak sepenuh hati, karena dalam prakteknya menunda pengucuran dananya (31 Oktober 1997 dan 15 Maret 1998). Selain itu bantuan IMF juga disertai syarat-syarat yang berisi program dalam Letter of Intent (LoI) mencakup kebijakan makro-ekonomi (kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan nilai tukar), restrukturisasi sektor keuangan (program restrukturisasi bank, memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan), reformasi struktural (perdagangan luar negeri dan investasi, deregulasi dan swastanisasi, social safety net, dan Lingkungan hidup)

Syarat dan nasehat IMF terhadap Indonesia tidak memiliki keberhasilan karena pada saat itu tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 3,66%, dimana penyerapan angkatan kerja baru hanya 1,7 juta orang dari 2,5 juta orang angkatan kerja baru. Hasil penelitian Johnson dan Schaefer (1997 dalam http://wisnusudibjo.wordpress.com) sejak tahun 1965-1995 menunjukkan, bahwa perekonomian 48 dari 89 negara berkembang yang menerima bantuan IMF tidak menjadi lebih maju. Bahkan, 32 dari 48 negara tersebut justru menjadi lebih miskin. IMF terlihat adanya kesan memaksakan kepada pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi, dan melakukan privatisasi perusahaan milik negara. Peraturan ini menyebabkan berkurangnya subsidi pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan, listrik, tari telefon dan bahan bakar minyak. Campur tangan IMF terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, bahkan sampai pada kebijakan politik, seperti kasus cengkeh dan tari nol persen untuk impor beras, skandal bank Bali, audit Pertamina, RUU anti korupsi, dan penentuan pendapat di Timor Timur, revisi APBN, pengantian Menko dan BPPN, serta amandemen undang-undang BI. Dilain pihak privatisasi memungkinkan BUMN dimiliki oleh pihak swasta sehingga semua sektor memungkinkan dimasuki investor asing. Kebijakan IMF di sektor makro ekonomi ini berdampak pada bertambahnya tingkat kemiskinan karena penetapan upah rendah, lahirnya kurs mengambang bebas bulan oktober 1997 (mengantikan managing floating sejak Oktober 1978) yang memberikan resiko karena pemerintah tidak dapat memprediksi kebijakan fiskal dan moneternya terhadap mata uang Rupiah, serta berkembangnya spekulan dalam kegiatan perdagangan valas karena untuk mendapatkan untung. Kebijakan moneter IMF yang diberikan bisa menyebabkan tidak bergeraknya sektor riil karena tingkat suku bunga yang tinggi, juga belum tentu dapat menguragi capital outlow. Kebijakan IMF untuk menekan inflasi dipertanyakan keberhasilannya di Indonesia, karena inflasi tidak hanya dipengaruhi kebijakan moneter tetapi karena adanya praktek monopoli dan oligopoli, permasalahan distribusi dan biaya transaksi karena pembelian input dari luar negeri (import inflation). Sedangkan aliran capital outflow juga dipengaruhi oleh stabilitas sosial, keamanan dan politik.

Tahun 2004, Pemerintah tidak lagi menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF, termasuk hubungannya dengan CGI di Paris. Namun campur tangan IMF ke Indonesaia dilihat dari kegiatan IMF dalam memberikan saran kepada pemerintah Indonesia untuk tidak menerapkan pajak atas modal asing yang masuk disampaikan oleh Direktur IMF untuk Departemen Asia dan Pasifik Anoop Singh di sela acara Seminar Internasional bertajuk Rethinking Macroeconomics and Financial Policies di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (22/10/2010). Yang seharusnya disikapi dengan bijak oleh otoritas moneter Indonesia. misalnya dengan pengenaan pajak atas modal asing yang masuk jika menetap/diinvestasikan di Indonesia dan ditarik sebelum masa 1 (satu) tahun sejak capital tersebut masuk ke Indonesia. Justru Otoritas Moneter Indonesia harus menerapkan pengenaan pajak terhadap aliran modal asing (capital inflow) yang hanya numpang lewat atau tidak masuk untuk investasi real yang bisa mengoncang ekonomi. Brazil dan Thailand sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana ekonomi mereka termasuk Bursa Saham mereka hancur akibat banyaknya capital inflow yang masuk hanya sekedar kost atau numpang tinggal sebentar. Begitu capital inflow ini check out setelah menetap hanya sesaat, langsung bursa saham dan perekonomian rontok. (http://ekonomi.kompasiana.com)

KESIMPULAN
IMF dalam hal menangani krisis moneter di Asia, memberikan program terlalu seragam, padahal masalah yang dihadapi tiap negara tidak seluruhnya sama dan program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang dibantu. Bagi Indonesia IMF kurang serius karena dalam memberikan bantuan lambat dan bertahap sehingga menyebabkan resesi berkepanjangan.
Keterlambatan pemberian dana IMF memberikan dampak pada jatuhnya pemerintahan Soeharto, menurunnya permintaan barang impor, perjalanan keluar negeri dan pengiriman pelajar keluar negeri. Juga memberikan dampak pada peningkatan kegiatan eksport, pengurangan kandungan bahan import terhadap produk dalam negeri sedikit, masuknya turis asing, dan adanya proteksi industri dalam negeri karena merosotnya nilai tukar Rupiah.
Perlu adanya reformasi ditubuh IMF terhadap kebijakan makro, pencegahan dan penanganan krisis.

DAFTAR PUSTAKA
Ball, Donald A. Wendee H. McCulloch, JR. Paul L Franz. J Michael Geringer, dan Michael S Minor. 2004. International Bisnis: The Challenge of Global Competition 9th ed. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf
http://sempurnaselalu.blogspot.com/2009/07/sejarah-bumn-imf-wb-dan-privatisasi-di.html